LPKKI.WahanaNews.co | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Indonesia membutuhkan dana Rp 3.500 triliun untuk meningkatkan akses listrik sekaligus mengurangi emisi karbon atau CO2.
Itu merupakan target Nationally Determined Contribution (NDC) yakni transisi Indonesia ke rendah emisi dan berketahanan iklim.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Jadi berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik? Sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton atau 446 juta ton dari listrik?" katanya dalam Sustainable Finance di Sofitel Hotel, Nusa Dua Bali, beberapa waktu lalu.
"Biaya yang mengejutkan adalah 243 miliar dolar AS. Diterjemahkan ke Rupiah Rp 3.500 triliun," lanjutnya.
Dana itu diungkapkan Sri Mulyani lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun APBN 2022 disebutkan Sri Mulyani sebanyak Rp 3.000 triliun
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
"Saya kasih gambaran apa artinya apa Ibu? APBN kita sekitar Rp 3.000 triliun," ungkapnya.
Adapun bukti bahwa kebutuhan listrik di Indonesia akan terus bertambah di antaranya, Sri Mulyani mencontohkan banyak masyarakat yang telah menambahkan kebutuhan elektroniknya.
"Negara ini akan terus membutuhkan listrik ketika penduduknya tumbuh. Orang yang dulunya hanya memiliki satu rumah kecil tanpa AC sekarang memiliki AC, orang yang tidak memiliki kulkas sekarang memiliki kulkas. Jadi akan terus ditingkatkan tapi kami berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 terutama dari listrik," ungkapnya.
