"Termasuk juga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang kini gencar dilakukan Presiden Joko Widodo, dilanjutnya oleh penggantinya jika hanya diikat dalam undang-undang yang dapat di judicial review dan mudah diterpedo atau dibatalkan oleh Perppu," ujar Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, bahwa MPR dan seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya telah sepakat bahwa bangsa dan negara ini memerlukan peta jalan yang jelas dan tidak mudah di mentahkan oleh adanya pergantian kepemimpinan nasional.
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
Indonesia memerlukan langkah negara ke depan menjadi lebih terarah, serta mencegah agar tidak setiap berganti pemimpin nasional, berganti pula haluannya.
“Kesadaran kolektif bangsa kita baru terbentuk pasca reformasi. Ternyata, tanpa haluan negara seperti jaman Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) dan era Presiden Suharto dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), perjalanan bangsa kita jalan di tempat. Itu terjadi, karena rencana pembangunan nasional kita hanya berpijak pada visi-misi Presiden dan pada program-program jangka pendek. Sehingga, setiap pergantian pemimpin baik itu di nasional, maupun daerah terjadi banyak kemunduran, karena setiap pemimpin pengganti tidak memiliki kewajiban untuk menuntaskan atau meneruskan program-program pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Bamsoet.
Hal itu disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Golkar ini dalam gelar acara Grand Launching dan Bedah Buku 'Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila Untuk Membangun Indonesia' karya Aliansi Kebangsaan, di aula Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini, para Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (daring), mewakili Presiden RI Ketua BPIP Prof. Yudian Wahyudi.
Ada juga Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, serta para narasumber bedah buku, Ketua Forum Rektor Prof. Panut Mulyono, Ketua AIPI Dr. Alfitra Salam, Pakar AIPI Prof. Dr. Sofian Effendy, Pengurus BPP HIPMI Sari Pramono dan Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latief, Ph.D.
Kondisi semacam itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan banyaknya pembangunan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
